• Kamis, 23 November 2017

63% Wajib Pajak Tak Patuh Surat Pemberitahuan Pajak

wajib pajak, tax amnesty, pajak, ekonomi kreatif, sumber daya terbarukan

Terkait wacana pengampunan pajak alias tax amnesty bagi wajib pajak tertentu yang kini menjadi polemik publik, Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani mengatakan bahwa tax amnesty perlu dilakukan berbarengan dengan keadilan untuk seluruh wajib pajak dan perlu ditekankan pengampunan pajak ini harus mendukung kesjahteraan rakyat.

“Uang itu tidak mengenal kewarganegaraan, uang itu akan datang jika ada peluang bisnis yang membawa profit baik. Nah, untuk itu pemerintah seharusnya membuat peraturan perpajakan ini menjadi lebih jelas dan berkeadilan bagi publik. Pengusaha juga harus diberi kemudahan dalam hal perizinan, kepemilikan bangunan, stabilitas politik, dan kepastian hukum,” ujarnya dalam Pojok Pajak HIPMI yang bertema Tax Amnesty dan Keadilan Publik.

Sebelumnya, muncul beberapa hal yang selama ini menjadi kendala para pengusaha soal urusan pajak, seperti biaya-biaya selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), surat izin usaha, upeti, dan lain sebagainya. “Jangan kira pebisnis bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah selesai, padahal belum selesai disitu saja karena ketidaktahuan tetapi datanglah surat cinta dari perpajakan. Kecenderungan pemerintah membuat kebijakan sporadis dan tidak kontinyu. Ini sangat membingungkan dan harus ada payung hukum yang jelas ke depannya,” ujar Ajib.

Ia menambahkan bahwa kesetaraan perpajakan Indonesia diperlukan mengingat masih banyak dana warga negara Indonesia (WNI) yang terparkir luar negeri sementara menurutnya hal ini merupakan risiko Indonesia. Hal in dikarenakan dana tersebut bisa menambah devisa negara dari PPN. “Kita usul hanya pebisnis di luar negeri (yang mendapat tax amnesty), tetapi asas berkeadilan. Jangan yang kecil dibunuh seperti pengusaha di daerah-daerah,” tegas Ketua Badan Pengurus Pusat HIPMI Bahlil Lahadalia. Menurutnya, perkembangan perekonomian Indonesia sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dan pemerintah masih bisa lebih adil dalam regulasi perpajakan. Jika dilihat PPh badan sudah tinggi hingga 30%.

Wacana ini cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha Indonesia. Sebagian berpikir bahwa pengampunan pajak hanya akan memberikan keuntungan pada WNI yang hanya memarkir dananya di luar negeri. Sedangkan para pengusaha domestik belum mendapatkan kepastian hukum akan terakomodir atau tidak dalam perumusan undang-undang tax amnesty nantinya. “Amnesty terkadang tidak bisa kita bandingkan dengan keadilan, karena kita sepakat yang namanya konsep pengampunan itu tidak ada yang adil namun kami disini mengupayakan keadilan semaksimal mungkin,” ujar Ajib. Bagi pengusaha domestik yang belum melaporkan pajak dengan benar dikenakan tarif normal ditambah denda, sementara pebisnis dengan investasi internasional dikenakan tarif atau tebusan sebesar 2% sampai 3%.

Merespon pernyataan Ajib, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam menyebutkan bahwa angka kepatuhan penyampaian SPT semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan kondisi demikian, ada justifikasi negara untuk memberlakukan tax amnesty sebagai cara untuk menambah pemasukan negara. “Tingkat kepatuhan pajak Indonesia ini semakin menurun dari tahun- tahun sebelumnya sampai sekarang. Contohnya, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) 2010 menunjukan angka 58%, tahun 2012 menurun menjadi 53%, di 2013 menjadi 37%. Ini artinya sebesar 63% wajib pajak tidak patuh terhadap SPT Pajak. Inilah yang kemudian membuat pemerintah berpikir untuk memberlakukan tax amnesty. Lebih lanjut, Darussalam mengatakan, tax amnesty merupakan sebuah babak baru perpajakan Indonesia seiring dengan berakhirnya era kerahasiaan bank di 2017 mendatang.

“Yang penting sekarang kita sudah memilki ketentuan yang jelas mengenai kewajiban membayar pajak terlebih saat ini sebanyak 96 negara telah sepakat melakukan pertukaran informasi keuangan. OJK mengeluarkan aturan bahwa seluruh nasabah diharapkan secara sukarela melaporkan hartanya baik yang ada di luar negeri atau di dalam negeri,” jelas Darussalam. Melalui tax amnesty ini para wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan hartanya di luar negeri baik berbentuk dana atau sudah berubah dalam bentuk properti, demikian juga terhadap bentuk-bentuk aset lainnya.

Potensi Ekonomi Kreatif Terbarukan

Sementara itu potensi ekonomi kreatif Indonesia masih tergolong sangat potensial dan masih luas untuk dikembangkan. Sektor ini juga dapat disebut sebagai sumber daya terbarukan, artinya tidak ada habisnya untuk diciptakan. Berbeda dengan sumber daya alam yang terancam habis atau menipis, sumber daya ekonomi kreatif dapat dijadikan penguatan identitas bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal kaya akan nilai-nilai kearifan lokal ditambah dengan sumber daya lainnya, yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Hal ini disampaikan oleh Anggawira, Ketua Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). “Potensi pengusaha untuk mendorong tumbuhnya startup bussines di era digital ini, kita harus mendorong sentra-sentra ekonomi baru,” ujarnya.

Demografi Indonesia mengindikasikan semakin bertambahnya populasi usia produktif sehingga akan semakin tinggi penetrasi pengguna internet (netizen). Dengan demikian, menurut Anggawira, akan meningkatkan kemampuan populasi usia produktif dalam berkreasi atau mengolah gagasan dengan kreativitas untuk menciptakan suatu produk yang bernilai tambah dan berkualitas tinggi. Ditambah dengan besarnya jumlah pengguna aktif internet di Indonesia dan menandakan kemungkinan munculnya lebih banyak industri kreatif dalam waktu singkat. Ia juga membandingkan bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi ini dengan bisnis konvensional.

“Jika dalam suatu bisnis konvensial sebelumnya identik dengan mencari investor atau modal, maka industri yang berbasis kreatifitas ini justru tidak disangka malah justru mendatangkan minat investor atau pemodal”, ujar Doktor lulusan Bidang Ilmu Manajemen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.

Grace Eldora