• Rabu, 22 November 2017

50 Perusahaan Pegang 70 Persen Aset Jasa Keuangan

Jasa Keuangan, konglomerasi bisnis, OJK

Pada Juni 2015 tercatat bahwa 50 entitas utama menyampaikan laporannya terkait keanggotaan konglomerasi keuangan termasuk institusi di bawahnya. Aset total dari seluruh perusahaan tersebut terdiri atas 229 isntitusi jasa keuangan. Tercatat bahwa semua itu mencapai 70,54% dari total aset industri jasa keuangan Indonesia. Sementara 29% lagi non konglomerasi finansial. Kongkomerasi ini terbagi atas tiga bagian, yakni perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Data ini berhasil ditemukan lewat mekanisme whistle blowing system (WBS).

OJK menetapkan bahwa pada 2017 dapat menerapkan good organization citizen dan mempublikasi temuan-temuan data-data tersebut. Desain penguatan integritas hingga akhir tahun ini adalah pelaksanaan governance yang terdiri atas tiga gerakan, program kontrol gratifikasi, fungsi anti-fraud OJK, revitalisasi WBS, dan penerapan nilai-nilai OJK, ditambah sertifikasi ISO 9001 pada 2015. Lewat proses jaminan kombinasi, ditemukan 16 jenis risiko yang berdampak paling besar dalam 67 divisi yang ada di OJK. Seluruh risiko yang teridentifikasi adalah 46 jenis yang diturunkan pada matriks perencanaan visi, misi, dan tujuan strategis lembaga pengawasan independen tersebut.

Seiring pembenahan KPK dalam sistem konglomerasi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ilya Avianti mengatakan bahwa OJK sudah mempunyai sistem pengawasan terintegrasi mengenai sistem konglomerasi tersebut dan menurutnya program ini akan dilakukan tahunan. Aset sebesar 70% yang tercatat hanya ada di sektor keuangan saja, sementara aset non sektor keuangan teap mengikat keuangannya dan tidak tunduk pada pengaturan OJK.

“Tetapi ‘kan yang 70 ini bisa terbaca aset di luar industri keuangan. Mereka bisa melakukan kegiatan di luar industri keuangan. Memang jika terjadi gagal bayar akan meruntuhkan sistem keuangan yang sudah diawasi dengan baik. Sejak ada pengawasan OJK, sebelum pemegang saham mengalami kesulitan akan segera dipanggil. Kalau sampai batas tertentu dia kesulitan misalnya Nonperforming Loan (NPL) terganggu dan sebagainya, harus setor modal. Kalau dia tidak mampu, dia harus cari investor strategis. Kalau tidak, akan ditutup tidak ada lagi bail out,” jelas Ilya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbicara mengenai banyaknya pungutan liar di wilayah-wilayah jembatan timbang. Ia beberapa kali mengadakan inspeksi mendadak untuk praktik pungutan liar pada jembatan-jembatan timbang. “Masyarakat di situ menganggap itu adalah sesuatu yang biasa dan sudah bertahun-tahun, tidak ada yang mengatakan bahwa itu salah dan tidak ada beban (menyetor retribusi),” jelas Ilya. Ganjar mengeluarkan peraturan gubernur yang karena alasan keterbatasan sumber daya manusia, pengoperasian jembatan timbang dilakukan di tujuh dari 16 jembatan sementara pengoperasian sembilan jembatan lainnya dihentikan sejak 9 Juni 2014.

Posisi konglomerasi bisnis pada tahun depan masih dalam pengawasan terintegrasi. Industri jasa keuangan tidak semuanya diatur oleh OJK sehingga pemegang saham akan tetap menjalankan fit and proper test sebagai principal. “Ada rencana pelonggaran fit and proper ke OJK, tapi kalau perbankan tidak akan (ditangani) di kita semua. Masak semuanya ke OJK, nambah berapa karyawan juga tidak akan bisa. Kalau nanti berkembang micro finance di remote area akan susah diawasi. Pemegang sahamnya yang benar-benar kita fit and proper,” tambah Ilya. Dalam jangka dekat, Ilya mengatakan, bahwa pihaknya sudah akan memroses pembuatan regulasi terkait hal ini dengan proses rule-making rule. Mengenai hal ini, Ilya mengatakan bahwa ada resisten di tengah internal OJK dalam penerapan aturan baru ini.

Sementara itu aturan OJK mengenai gratifikasi, menurut Ilya, sama dengan aturan KPK namun menambahkan detail. “Contohnya dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk uang. Bukan hanya uang, tetapi dalam bentuk catering atau tenda, itu dikaitkan. Biaya-biaya untuk personal benefit, perayaan. KPK ‘kan tidak ada aturan gratifikasi.” Sejak 2015 regulasi mengenai gratifikasi yakni Program Pengendalian Gratifikasi yang dilucurkan bersama dengan KPK pada Maret 2015. Program nasional pencegahan korupsi ini dibarengi dengan reformasi infrastruktur, membuat sistem, mengadopsi sebagian regulasi dari KPK dan disebar ke tiap daerah. Aturan ini, menurut Ilya, tidak membuat internal OJK terhambat dari pekerjaannya dan diberlakukan ke seluruh anggota internalnya. Menurutnya istilah gratifikasi telah berubah menjadi konotasi negatif, sementara pengertian sebenarnya yakni pemberian tidak selalu bermakna negatif sehingga dapat dibedakan antara gratifikasi dan suap. Ia menambahkan, saat ini OJK mensahkan pemberian antara internal OJK jika merupakan keluarga dan membatasi pemberian antar bidang.

Dikumpulkan sepuluh juragan dan semuanya memiliki lebih dari satu mobil pribadi dan tidak mengerti norma. Governance bukan dari tataran industri jasa keuangan saja, tetapi memasyarakatkan governance. “Saya ingin OJK ini menjadi role model karena regulator, sebagai pengawas.” Setelah ketua MK Akhil Mochtar ditangkap, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Berangsur-angsur hal ini diperbaiki karena Komisioner melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disebarkan pada publik. Kemudian tidak boleh ada yang ketemu dengan hakim. OJK melakukan benchmark ke MK sementara selama ini masih lebih banyak ke KPK, implementasinya harus didukung dengan kelengkapan infrastruktur. Benchmark dengan KPK juga melengkapi infrastruktur, peralatan, konsultan supaya semakin lengkap sehingga aturan bisa diimplementasi. Infrastruktur termasuk SOP, mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, sanksi, dan tidak hanya mengatur keluarga kandung, tetapi juga keluarga angkat. “Bukan hanya adopsi, tetapi kita modifikasi,” tambahnya.

OJK mengusung 2017 sebagai tahun Good Coorperate Citizen (GCC) yang pada akhirnya diproses sehingga berpengaruh pada investasi dari negara asing. GCC dan perlengkapan infrastruktur yang jelas diharapkan bisa mengubah Indonesia digolongkan oleh para investor asing sebagai high-cost investasion karena perlu mengeluarkan biaya dan pengeluaran pada proses investasi. Dalam pelaksanaan GCC, OJK masih akan membutuhkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Sadap menyadap kita ‘kan tidak punya. Jadi kalau ada indikasi, kita bisa ke KPK, bisa ke Badan Pemeriksa Keuangan, atau ke aparat penegak hukum (APH) kalau benar-benar merugikan masyarakat,” Sesuai dengan defenisi WBS, OJK memroses pengaduan yang merugikan masyarakat secara khusus, namun juga menindaklanjuti pengaduan meskipun tidak langsung merugikan masyarakat.

Grace Eldora