• Rabu, 22 November 2017

OJK Terima Puluhan Pengaduan WBS Termasuk Perangkapan Fungsi

Pengaduan WBS, OJK, perangkapan fungsi, governance

Terkait dengan whistle blowing system, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima 71 pengaduan WBS, sepuluh di antaranya diterima pada Desember ini. Sepuluh pengaduan ini masih berada di pihak ketiga untuk diperiksa. “Belum tahu yang sepuluh itu apa saja, karena masih di pihak ketiga. Kita hanya bisa melihat statistiknya dari sistem tiap hari,” ujar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ilya Avianti.

Ia mengatakan bahwa ada sebelumnya ada enam laporan yang telah disortir dan diselesaikan dan ada dua lagi yang baru dilaporkan. Enam laporan ini tidak dimasukkan ke komite etik karena tidak termasuk kategori pelanggaran etika. Kategori lainnya adalah salah alamat dan isu lainnya seperti perselingkuhan yang akan diselesaikan oleh divisi sumber daya manusia (SDM). Sementara enam belas pelaporan masih dalam proses verifikasi dan analisis pihak ketiga. “Sepuluh masih dalam penanganan pihak ketiga dan enam sudah ditindaklanjuti dengan membuat perbaikan regulasi mengenai perangkapan fungsi,” tambah Ilya.

“Perangkapan fungsi sebagai dewan komisioner atau sebagai deputi komisioner dan juga sebagai komisaris bank, orang tidak tahu bahwa di deputi komisioner itu dia sudah pensiun, tetapi pensiun itu masih berproses sementara belum efektif karena dia sudah diputuskan, sudah diumumkan. Dia belum boleh di efektif di jabatan baru karena harus melewati proses fit and proper test di OJK karena adanya time difference dan orang berpikir ini masih perangkapan fungsi,” jelas pengajar di Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Sementara OJK belum mengidentifikasi pengaduan apa saja yang masuk, telah diketahui bahwa enam pelaporan di antaranya isu kebijakan dan bukan kasus gratifikasi. Isu kebijakan ini termasuk pembahasan perangkapan fungsi jabatan, ketidakjelasan pernyataan dari internal OJK yang masih bisa diklarifikasi. “Ada orang-orang yang menjalankan regulasi dan regulasi ini harus disempurnakan karena regulasi OJK berasal dari dua institusi, dari Bank Indonesia dan dari Kementerian Keuangan sehingga mungkin ada yang perlu diharmonisasi,” jelas Ilya. Perbankan berbeda dengan pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank yang pada dasarnya adalah market conduct.

Laporan yang telah dibahas akan dikembalikan melalui provider yakni WBS bahwa sudah diproses dan sudah disampaikan. Rencananya sampai akhir tahun ini, enam pengaduan yang sedang diproses direncanakan akan selesai. Pengaduan yang berjumlah 60 tersebut masih bisa diklarifikasi, termasuk pengaduan yang salah masuk dan perselingkuhan dan bukan karena kejahatan fraud. Ilya mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengaduan fraud, sejauh ini belum satu tahun sejak awal revitalisasi “Mungkin kita akan memperkuat tools dengan kerja sama KPK. Dulu belum punya aturannya, sekarang OJK sudah punya aturan gratifikasi sendiri.” Kerja sama sebelumnya hanya menyangkut gratifikasi sementara saat ini OJK sudah memiliki aturan tersendiri mengenai ini.

Industri Keuangan Non-Bank mencakup asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Regulasi pokok ini tercatat pada Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu juga terdapat regulasi yang dikeluarkan Presiden, Menteri Keuangan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sementara itu WBS adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya. Dibutuhkan orang yang punya keahlian atau bahkan kemampuan forensik sehingga ia menjadi pihak ketiga yang menghubungkan OJK dengan pelapor (WBS). Sementara tugas OJK menurut Ilya adalah fungsi regulasi dan bukan fungsi penyelidikan.

“Kalau untuk WBS saja kita sudah pakai pihak ketiga yang punya keahlian. Goal WBS adalah supaya kita govern, tidak ada misleading information, tidak ada symmetric information,” ujar profesor yang merangkap Ketua Dewan Audit ini. Sementara itu Dr. Antonius Alijoyo selaku independent expert member dari Steering Committee of Information Technology and Risk Management in Indonesia Stock Exchange mengatakan OJK perlu memastikan bahwa OJK akan berjalan lebih baik dengan keterlibatan stakeholder. “Salah satunya WBS merupakan salah satu core conduct,” ucap Antonius.

Grace Eldora