• Rabu, 22 November 2017

Tak Penuhi Target Pajak, Indonesia Akan Kurang Anggaran

target pajak, Dirjen, Anggaran

Desember ini, Indonesia harus mampu memenuhi Rp 225 triliun untuk mencapai target pajak pada 2015. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan optimis akan mampu mengejar target pencapaian sebesar 85% penerimaan pajak tahun ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penerimaan pajak di akhir tahun mencapai dua kali lipat besar dari penerimaan pajak November. Menurut Bambang, segala upaya harus dikerahkan sehingga kekurangan anggaran atau yang shortfall anggaran.

“Bulan November, ada pajak masuk Rp 105 triliun. Sepanjang sejarah, penerimaan pajak Desember itu bisa dua kali lebih besar dibandingkan November. Kalau dua kalinya Rp 105 triliun itu Rp 210 triliun, maka sudah dekat dari target shortfall,” jelas Menteri Keuangan tersebut. Jika nilai ini tercapai, maka masih dibutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp 15 triliun. Jumlah perhitungan ini, menurut Bambang, akan dicapai dengan kebijakan revaluasi aset perusahaan yang diharapkan bisa menyumbang. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015, penerimaan pajak 85% tersebut bernilai Rp 1.294,26 triliun.

Dirjen Pajak sebelumnya, Sigit Priadi Pramudito, mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Keinginannya ini telah disampaikan sejak September 2015. Tepat di hari pertama Desember, Sigit menyampaikan surat resmi pengunduran diri dengan pertimbangan kemungkinan kecil pencapaian target penerimaan pajak sesuai dengan harapan pemerintah. Sigit tercatat sebagai pemegang jabatan tersingkat sebagai Dirjen Pajak Indonesia, yakni hanya 10 bulan menggantikan Fuad Rahmany.

Dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikerjakan oleh Ken Dwijugiasteadi. Bambang yang juga merupakan mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mengatakan bahwa posisi Ken sebagai Plt Dirjen Pajak permanen apabila target tersebut tercapai. Ken dapat langsung dikukuhkan sebagai Dirjen Pajak defenitif tanpa harus melewati mekanisme eselon I Kementerian Keuangan. “Jadi tergantung saya, bisa diangkat langsung. Kalau sesama eselon I ‘kan bisa langsung diangkat, tidak perlu lelang lagi. Pokoknya kita lihat lagi pencapaian Desember,” ujar Bambang.

Sebelum menjabat Plt Dirjen Pajak, Ken menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, sempat menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, pernah menduduki posisi strategis di DJP perwakilan daerah maupun di tingkat pusat. Urusan penyerapan pajak Desember ini dialihkan kepada Ken yang menurut Bambang merupakan orang yang paham situasi di lapangan.

Secara umum, Bambang melihat 2015 adalah tahun yang cukup kompleks mengingat permasalahan ekonomi dunia yang mencapai puncaknya pada tahun ini. Nilai rupiah terhadap dolar AS sempat bernilai di atas Rp 14.000 sementara asumsi rupiah terhadap dolar yang digunakan pada APBNP dipatok sebesar Rp 12.500. Menurut Bambang, isu kenaikan tingkat bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat ata The Federal Reserve sudah dimulai sejak pertengahan 2013 dan masih akan memberi imbas negatif hingga dua sampai tiga tahun mendatang. Belum lagi anjloknya harga komoditas yang sangat berpengaruh pada perusahaan dan lapangan kerja sektor industri minyak dan batu bara.

Beberapa waktu lalu dunia juga turut merasakan pengaruh perlambatan ekonomi Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai tujuh persen. Menurut kajian International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan perekonomian global hanya akan mencapai 3,1% sementara realisasi pertumbuhan tahun lalu 3,4% dan proyeksi tahun depan 3,6%.

Grace Eldora