• Rabu, 22 November 2017

Ada Kejanggalan, Pilkada Serentak Mungkin Diundur

pilkada serentak, KPU

Beberapa hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, beberapa daerah di Tangerang Selatan dinyatakan rawan. Lokasi Rawan 1 dengan lima tempat pemungutan suara (TPS) di Pondok Aren dan lima TPS di Pamulang. Kapolres Tangerang Selatan Ajun Komusaris Besar Ayi Supardan menyatakan, pertimbangannnya bahwa di daerah tersebut ada tokoh politik dan pasangan calon yng memilih. Sementara wilayah Rawan 2 berada di tempat dengan potensi kerusuhan dan ancaman terorisme, yang tidak ada di daerah Tangerang Selatan.

Selain itu beberapa persiapan menjelang Pilkada serentak ini, seperti para pemilih dilarang membawa ponsel ke bilik suara termasuk posel berkamera, kamera, atau sejenisnya. “Itu kami larang karena nanti bisa ada indikasi politk uang,” ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Hingga tiga hari menjelang Pilkada, masih ada kemungkinan menunda ajang serentak ini. Jika ada calon-calon kepala daerah yang dengan sengaja tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Dana dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), calon yang bersangkutan akan digugurkan dari pencalonan. Apabila ini terjadi, ada kemungkinan untuk menunda penyelenggaraan pemilu dari jadwal yang ditentukan karena akan berdampak pada surat suara dan KPU perlu melakukan pencetakan ulang surat suara.

Pilkada serentak ini akan dilangsungkan pada 9 Desember 2015 dengan 269 daerah tempat pemilihan suara telah mendapat distribusi surat suara. Penundaan juga mungkin terjadi jika ada penambahan calon kepala daerah yang masih bersengketa di pengadilan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa jika ada yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjelang pemungutan suara, tidak akan ditunda ke Pilkada selanjutnya. “Diundurkan nanti menungu logistik,” tambahnya.

Faktanya, banyak temuan-temuan yang menimbulkan kecurigaan oleh Kelompok Kerja Nasional Pengawasan Partisipatif dan Kampanye (Pokjanas PPDK) terkait dana kampanye pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten/ kota. Kejangggalan-kejanggalan tersebut, menurut Koordinator Pokjanas PPDK Yusfitriadi, adalah kecilnya dana kampanye yang tercantum dalam laporan awal dana kampanye (LADK) atau laporan penerimaan sementara dana kampanye (LPSDK). Kenyataannya banyak pasangan calon kepala daerah yang melaporkan dana awal kampanye dalam jumlah relatif kecil. “Ada yang melaporkan dana awal kampanyenya hanya lima juta rupiah, ini aneh. Menimbulkan kejanggalan dan dugaan kecurangan,” katanya.

Pihak KPU tetap mengantisipasi adanya surat suara “coblos tembus” meskipun kecil kemungkinan hal ini terjadi karena lipatan surat suara yang telah didesain sedemikian rupa sehingga kemungkinan itu kecil. Surat suara dianggap sah jika coblosan simetris atau tegak lurus. Pemilih masih diperkenankan untuk mencoblos berulang kali asalkan masih berada di kolom pasangan calon yang dipilih, sementara coblosan yang di luar kolom yang disediakan akan dianggap tidak sah. “Kalau di calon tunggal juga tetap dianggap sah,” cetusnya.

Grace Eldora