• Rabu, 22 November 2017

Lika-Liku Kontrak Freeport Indonesia

freeport, Dirjen ESDM

Beberapa waktu belakangan ini, Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan bahwa seorang anggota DPR dan seorang pengusaha beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT. Freeport Indonesia. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa angota DPR tersebut meminta PT. Freeport memberikan saham 20% untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai imbalan, anggota DPR meminta diberi 49% saham PLTA Urumka di Papua dan meminta Freeport membeli listrik dari PLTA tersebut.

Terhadap pernyataan ini, pada 13 November 2015 Kapolri Badroin Haiti menanggapi bahwa pihaknya sedang fokus pada pengamanan Pilkada 2015. “Tidak perlu pernyataan menteri ESDM ditanggapi, kan tidak ada laporannya. Tidak perlu ditelusuri,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Presiden menyampaikan bahwa dirinya marah untuk penggunaan namanya oleh anggota DPR, namun ia sendiri tidak memberikan peryataan tambahan.

Hingga pada 16 November 2015, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan praktik percaloan Freeport kepada majelis kehormatan DPR tanpa menebut nama yang bersangkutan kepada wartawan. Setelah pelaporan ini, media mulai menggali kembali sejarah panjang PT Freeport dengan pihak Indonesia.

PT Freeport Indonesia dengan pihak Indonesia menjalankan kontrak menggunakan landasan hukum yang berbeda. Freeport Indonesia dengan keras mempertahankan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b yang tercatat pada Kontrak Karya 1991 sebagai landasan hukum divestasi saham kepada pihak Indonesia melalui mekanisme initial public offering (IPO) di pasar modal.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa divestasi tidak bisa dilakukan melalui jual beli saham di pasar modal. Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono menyatakan bahwa divestasi harus dilakukan dengan penawaran langsung sesuai Peraturan Menteri di Bidang Usaha Pertambangan Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegaitan Usaha Pertambangan Minerba.

PT Freeport Indonesia merupakan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi di Indonesia, yakni di wilayah Mikika, Provinsi Papua sejak 1967. Anak usaha Freeport, yakni McMoRan Inc. asal Amerika Serikat itu tercatat sebagai produsen emas terbesar di dunia. Pada 1991, luas wilayah ini masih mencapau 2,6 juta Hektare (Ha) dan berkurang lebih dari dua juta Ha pada 2012 menjadi 212.950 Ha. Artinya, telah dilakukan empat kali penciutan wilayah atau kurang lebih 75% telah dikembalikan ke pemerintah.

Pada 1988 Freeport menemukan emas, tembaga, dan perak sejumlah 100 juta ton kemudian melegalkan Kontrak Karya II antara dua pihak, yakni PT Freeport Indonesia dengan Nasional Indonesia selama 30 tahun, yakni hingga 2021 serta kemungkinan perpanjangan 2 x 10 tahun hingga 2041. Pada 1993, Freeport menemukan cadangan Grasberg baru sebesar dua metrik ton. Sesuai kewajibannya, PT. Freeport membangun smelter atau pabrik pemurnian mineral di Gresik sebagai syarat menaikkan produksi dan ekspor pada 1996.

Dua tahun kemudian, ditemukan cadangan Grasberg berikutnya sebesar 2 metrik ton. Pada 2006, produksi Freeport sebanyak 246.000 ton per tahun. Freeport merencanakan tambahan investasi sebesar 16 miliar dolar AS hingga 18 miliar dolar AS untuk pengembangan tambang bawah tanah ke depan.

Kontrak Karya Freeport dilakukan setelah perusahaan melakukan penawaran penjualan saham melalui Bursa Efek atau dan cara lain kepada pihak Nasional Indonesia. Penjualan melalui Bursa Efek ini mencapai 10% dari modal perusahaan pada tahun kelima Kontrak Kerja diteken, yakni pada 1996 atau maksimal pada tahun ke sepuluh KK diteken pada 2001. Sepuluh tahun sejak 2001, Freeport menawarkan untuk menjual 2,5% saham per tahun pada Bursa Efek atau dengan cara lainnya kepada pihak Nasional Indonesia.

Setelah semua penjualan saham perusahaan, pemerintah memiliki 45% saham perusahaan dengan ketentuan 20% diperjualbelikan melalui Bursa Efek. Pada tahun ke-20 yakni pada 2011 setelah KK ditandatangani, Freeport harus melepas saham sampai sejumlah 50% kepada pihak Nasional Indonesia.

Sementara itu Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2013, investasi dilakukan secara bertahap. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi setelah lima tahun berproduksi wajib melakukan divestasi secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh, 51% sahamnya telah dimiliki pihak Indonesia. Divestasi untuk Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 menyatakan bahwa kewajiban divestasi saham untuk pemegang IUPK operasi produksi tambang bawah tanah setelah akhir tahun kelima berproduksi dilakukan menjadi 20% pada tahun keenam, sebesar 25% pada tahun kesepuluh, dan 30% pada tahun kelima belas.

Sesuai Kontak Karya Generasi I (1967 hingga 1968) yang memberikan izin tambang 30 tahun, Freeport wajib membayar pajak dan iuran tetap sebesar 0,025 dolar AS hingga 3 dolar AS per Hektare, royalti 4% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak. Selain itu pajak berupa PPh Badan 35%, PPh 21, PPN, PPh Bunga, PBB, Bea Materai, Pajak dan pungutan daerah, dan Pungutan dan kewajiban pajak lainnya. Selain itu Freeport memiliki kewajiban Dividen yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5 triliun per tahun. Sejak 2012, PT Freeport tidak pernah menyetor Dividen pada pemerintah pusat.

 

Grace Eldora