• Rabu, 22 November 2017

Petani Batang Tolak Pembangkit Listrik

sustainability, listrik, Jokowi, pembebasan lahan

Banyak pihak mempertanyakan kemampuan Presiden Jokowi kestabilan pengerjakan proyek-proyek infrastruktur dalam hal pembebasan lahan proyek negara. Pasalnya, isu energi menjadi salah satu proyek yang dikedepankan Jokowi saat naik ke kursi kepala negara. Proyek besar sebelumnya, yakni pengolahan batu bara di Jawa masih terhendat. Pemerintah daerah Batang, Jawa Tengah, mengharapkan pemerintah memenangkan kasus ini sehingga proyek pembangunan pembangkit listrik bisa dimulai pada awal tahun depan.

Mahkamah Agung akan memutuskan apakah pemerintah Indonesia dapat mempercepat pembebasan lahan milik yakni para petani lokal. Hal ini terkait penolakan masyarakat setempat untuk pembangunan pembangkit listrik yang melibatkan tanah milik penduduk lokal. Sejumlah pihak mempertanyakan kejelasan pemerintah menangani proyek infrastruktur. Sebelumnya, proyek konstruksi stasiun batu bara senilai 4 miliar dolar AS di Pulau Jawa. Proyek ini dijadwalkan akan dimulai pada 2012, namun hingga saat ini tertahan karena masyarakat setempat menolak menjual tanah mereka pada pemerintah. Permasalahan pembebasan lahan merupakan salah satu yang masih sulit ditangani di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar untuk komoditas batu bara. Namun diketahui bahwa konsumsi listrik per kapita lebih kecil dari Korea Utara, menurut data US Central Intelligence Agency’s World Factbook. Dilema terjadi saat Presiden Jokowi harus memutuskan di antara pengembangan proyek infrastruktur atau mengganti tanah garapan petani menjadi wilayah pembangunan pembangkit listrik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pengadilan akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Proyek ini, menurutnya, merupakan model proyek yang sangat penting.

Sebagian petani menolak untuk meninggalkan lahannya di tengah kondisi seperti apa pun. Sekitar 48 pemilik lahan tetap berkeras untuk tinggal di lahan tersebut. “Kami akan tinggal. Kami tidak ingin proyek ini,” ujar Untung, salah seorang petani.

Proyek pembangkit listrik ini akan mampu menghasilkan 2.000 megawatt (MW) sementara proyek tersebut dibangun pada lahan daerah industri pertanian yang tidak bergantung pada kebutuhan listrik. Sementara di wilayah yang membutuhkan daya listrik besar masih sering terkena pemadaman bergilir. Karena itu pemerintah berencana memperbesar pasokan listrik sebanyak 87% pada tahun ini dan 97% pada 2019. Persentase ini dibandingkan dengan 100% di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Pemerintah masih memberi sinyal bagi investor lokal bahwa pemerintah serius dalam penggarapan proyek ini, sekaligus menjadi proyek skala besar yang pertama kali di bawah Peraturan Pemerintah pada 2005. Kasus ini terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah pada 2012 untuk pengadaan lahan, pemerintah memiliki waktu yang singkat untuk melakukan perundingan harga dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Sofyan Djalil menyatakan bahwa diperkirakan budget yang dibutuhkan sebesar 500 miliar dolar AS pada sektor infrastruktur sementara pemerintah hanya mampu mendanai 30% dari dana pemerintah. Ekonom bidang infrastruktur Jhon Cheong-Holdway menyatakan bahwa pada hal ini merupakan keputusan penting pemerintah demi manfaat yang lebih besar.

Sengketa tanah di Batang ini menunjukkan bahwa Indonesia yang sedang berkembang ke arah ekonomi modern masih terhambat sejarah dari sebuah ribuan pulau yang selama berabad-abad sangat bergantung pada pertanian dan sumber daya alam. Pada negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, kasus seperti pembebasan lahan ini adalah isu yang sering kali ditemukan. Jokowi perlu meningkatkan daya listrik negara dari pembangkit listrik baru sehingga menaikkan besar sumber tenaga yang digunakan negara.

Grace Eldora