• Kamis, 23 November 2017

Kapal Ilegal Kembali Diledakkan

ilegal fishing, militer, teritori

Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meledakkan kapal ilegal penangkap ikan. Kali ini, empat buah kapal ilegal tenggelam di perairan Pontianak, Kalimantan Barat. Pada waktu hampir bersamaan 12 buah kapal asing yang melakukan ilegal fishing diledakkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerja sama TNI Al, Polri, dan Kejaksaan Agung. Di antaranya tiga kapal asing di Batam, satu kapal di perairan Aceh, dan empat kapal di perairan Tarakan.

Empat kapal asing di wilayah Gosong Melulun, perairan Tarakan lintang selatan, Tarakan, Kalimantan Utara ini merupakan kapal milik Filipina dan ditenggelamkan dalam patroli KRI Tedung Selar (824). Peledakan 12 kapal asing serentak ini dipimpin oleh Komandan Guspurla Koarmatim Laksamana Pertama TNI Nyoman Gede Ariawan.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan stabilitas di perairan Laut Cina Selatan. Pemerintah juga memanggil setiap elemen untuk tidak melakukan kegiatan yang meningkatkan ketegangan antar wilayah perairan. “Artinya, negara mana pun yang mengundang untuk ambil bagian (dalam latihan militer gabungan) di Laut Cina Selatan, adalah lebih baik bagi TNI untuk tidak menerimanya untuk menjaga stabilitas (regional),” ujar Gatot.

Menurut Gatot, militer Indonesia tidak hanya akan melakukan aktivitas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. “TNI harus berfungsi selaras dengan pemerintah dan mematuhi kebijakan pemeritah,” tambahnya. Sebelumnya, militer Tiongkok menawarkan latihan militer bersama di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan antara beberapa negara anggota Asean terkait tumpang tindih klaim wilayah teritorial.

Ajakan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Tiongkok dalam pertemuan nonformal dengan Menteri Pertahanan dari beberapa negara anggota Asean di Beijing. Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan mengatakan, tujuan latihan militer bersama ini adalah untuk menjamin perlindungan maritim dan mitigasi bencana.

Sementara itu, nelayan Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas produk usaha kecil menengah (UKM) di sektor perikanan seperti pengemasan dan merk produk. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan nelayan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), masih sekitar 30% dari 6.800 UKM untuk produk perikanan mengikuti program branding yang dilaksanakan KKP. Di antaranya adalah UKM perikanan, seperti jenis olahan ikan pindang, ikan asin, ikan segar, dan ikan beku.

Grace Eldora