• Kamis, 23 November 2017

Sahkan RUU Militer, Jepang Tuai Protes

militer, Jepang, RUU

Majelis Rendah (Lower House) Jepang mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru terkait keamanan nasional yang akan membuat perubahan besar pada seluruh kebijakan militernya. Dengan disahkannya RUU tersebut, Jepang menyatakan keikutsertaan militernya pada konflik luar negeri. Kebijakan ini merupakan yang pertama kali setelah Perang Dunia II. Hal ini menimbulkan sejumlah aksi protes di Tokyo.

Pasalnya, pemungutan suara untuk RUU ini terjadi sehari setelah sekitar 60 ribu massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung parlemen. Sebelum RUU ini disahkan, dukungan rakyat terhadap pemerintah Jepang sebesar 47,7% namun merosot menjadi 37,7% setelah pengesahan RUU tersebut.

Selama beberapa dekade pasca Perang Dunia II, Jepang mempraktikkan kebijakan pasifisme dan memberlakukan kebijakan militer hanya untuk pertahanan negara. Pihak oposisi kabinet Abe menyatakan bahwa kebijakan tersebut melanggar konstitusi Jepang pada 1947. Kebijakan yang terdahulu ini membatasi peran pasukan militer Jepang dalam konflik luar negeri.

Implementasi kebijakan baru ini akan membuat Jepang intervensi terhadap serangan militer bukan hanya yang mengancam negaranya, namun juga berhak untuk intervensi serangan militer di luar Jepang. Perdana Menteri Shinzo Abe Abe menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan meningkatkan risiko keamanan Jepang dan terjebak dalam konflik luar negeri lewat aliansi dengan Washington.

Namun pemungutan suara yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Jepang menolak pengesahan RUU ini. Menanggapi hal ini, pemerintah Tiongkok perlunya pembelajaran dari sejarah negara yang terlibat banyak konflik negara maupun regional. Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mempertanyakan apakah Jepang telah “meninggalkan kebijakan pasifisme”. Ia kemudian mendesak pemerintah Jepang untuk “tetap pada kemajuan perdamaian” dan menghindari stabilitas regional.

Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan menyampaikan hal senada dan juga mendesak pemerintah Jepang untuk “berkontribusi pada keamanan dan perdamaian regional”. Pemerintah Korea Selatan meminta tranparansi pemerintah Jepang dalam diskusi terkait kebijakan pertahanan negaranya. Korea Selatan menyatakan dukungannya untuk konstitusi Jepang terkait kebijakan pasifisme dan mendesak negara matahari ini untuk tetap fokus pada pertahanan negara ketimbang berkontribusi pada konflik luar negeri.

Putusan ini sempat menuai kerusuhan di dalam gedung parlemen Jepang. Kabinet Shinzo Abe yang memiliki jumlah mayoritas memenangkan jumlah suara sementara kelompok oposisi menolak dengan keras putusan ini. Hal ini sempat memicu konflik fisik antara anggota parlemen.

Grace Eldora