• Kamis, 23 November 2017

Perlunya Pembaruan Data Biometrik

bio

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menunjang, contohnya penggunaan data biometrik seseorang. Mulai dari penggunaan teknologi oleh perseorangan, maupun penggunaan secara kolektif. Pemerintah juga mulai mendaratkan internet untuk mempermudah berbagai pekerjaan rumah. Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara telah berencana untuk melanjutkan program Universal Service Obligation (USO) untuk kota/ kabupaten akan dihubungkan baik melalui kabel laut maupun terestrial sebagai jaringan backbone untuk menunjang broadband. ‎Namun penggunaan internet sebagai instrumen pemerintahan perlu didukung oleh sistem keamanan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Edmond Makarim mengatakan, saat ini pekerjaan rumah pemerintah dalam hal siber adalah national e-authentication kita. “Data yang disimpan dalam pemerintahan sudah otentik atau belum?” tanyanya.

Menurutnya, pengadaan KTP elektronik sebagai contoh, juga perlu didukung oleh keamanan data yang tersimpan. Hal ini terkait dengan wacana penggunaan data biometrik seperti sidik jari atau retina scanning. Jika saat ini pemerintah belum sanggup untuk menjamin keamanan data ini, menurut Edmond, lebih baik langkah pertama adalah membuat masyarakat mempercayai keamanan penyimpanan data biometrik.

“Segala sesuatu yang melekat pada saya itu adalah milik saya, bukan milik pemerintah. Dengan saya memberikan data saya kepada pemerintah seharusnya saya tahu siapa saja yang mengakses data pribadi saya, misalnya (lembaga) pajak. kalau intelijen atau polisi mau mengakses, saya tidak perlu tahu. Kalau lembaga yang lain, saya perlu tahu,” jelasnya. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi risiko yang mungkin terjadi, seperti pemalsuan data biometrik. Sementara itu menurut Edmond, di beberapa negara Eropa permintaan pemindai data biometrik sudah mulai berkurang karena alasan privasi.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuat untuk akses pelayanan publik. Ketika negara sudah siap untuk menasionalkan e-KTP, pada saat yang sama perlu adanya double security atau certificate authentication untuk akses NIK. “Sehingga tidak semua orang tahu nomor kartu identitas kita. Social Security Number tidak untuk diakses publik di Amerika.

Tetapi mereka tidak pakai e-KTP, mereka hanya pakai driving lisence. Maka patut dibanggakan kalau Indonesia bisa mengadakan e-KTP untuk 250 juta populasi rakyat Indonesia. Maka persoalan keamanan harus dikritisi keras dan perlu perampingan data, karena sekarang ini masih banyak kasus satu orang punya beberapa KTP,” tegas Edmond.

Di saat proses legislasi berjalan dengan baik, perlu proses e-otentikasi yang juga berjalan dengan baik. Jika KTP akan dibuat seumur hidup, pemerintah perlu menjamin pembaruan data, khususnya data biometrik. Hal ini dikarenakan secara alami, wajah seseorang akan berubah seiring waktu.

Tag:
Grace Eldora