• Kamis, 23 November 2017

Penerapan E-government Diharapkan Menyeluruh

e-government

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau yang disebut dengan istilah e-government sudah bukan istilah baru di pemerintahan. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, sebagai contoh menggunakan intranet dan internet. Fungsinya adalah menghubungkan penduduk untuk keperluan bisnis atau kegiatan sektor lainnya. Praktik e-government bisa merupakan proses transaksi antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dengan jaringan internet. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan dengan lebih efisien dan dapat meningkatkan komunikasi pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

Salah satu urgensi e-government saat ini adalah melalui reformasi birokrasi sehingga ada proses bisnis pemerintahan yang adaptif dan dinamis. Artinya ada fleksibilitas sistem dan proses dalam interaksi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penyelenggaraan e-government sampai saat ini adalah optimasi pada 2019 yang mencakup terbentuknya sistem pemerintahan yang menggunakan Government to Government (G2G), Government to Bussiness (G2B), Government to Citizens (G2C), Bussiness to Citizens (G2C), dan Citizens to Citizens (C2C) berbasis TIK.

Poin ini menjadi bagian dari Pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Seperti misalnya, di Probolinggo telah dikembangkan beberapa aplikasi e-government, di antaranya Simaya (Sistem Administrasi Persuratan Maya), Sipadu (Sistem Perizinan terpadu Online), dan Kermit (Kelurahan Melek IT). Di Kabupaten Brebes sudah diberikan jenis pelayanan elektronik seperti registrasi biometrik dan e-monevbang (Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Elektronik).

Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, sampai saat ini masih banyak risiko yang muncul dalam penerapan TIK. “Sosialisasi dan implementasi misalnya, sehingga pemerintah seharusnya tahu betul programnya dan masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Harapannya dengan penggunaan teknologi bisa memudahkan pemerintah dalam pelayanan publik. Sampai saat ini dalam penanganan risikonya, misalnya server yang sering kali mati. Untuk hal ini sudah ada solusi, kami back up dengan BPPT jadi servernya ada di beberapa titik. Kalau di salah satu tempat mati, masih ada cadangan dari tempat lain,” terangnya.

Saat ini masih banyak pelayanan publik yang dikerjakan lebih dari sepuluh instansi pemerintahan untuk satu urusan. Sementara instansi memperkuat kwenangan masing-masing, banyak hal yang tidak efisien. Ketika dulu pemerntah pusat masih berpikiran Jakarta-sentris, kali ini kemampuan tiap daerah rencananya akan lebih dimunculkan. Sehingga integrasi kewenangan yang semua fragmented akan menuju ke consolidated organization.

Grace Eldora