• Kamis, 23 November 2017

MoU ICBC dan BTN untuk Sejuta Rumah

Mou, sejuta rumah

PT Bank ICBC Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dalam pembiayaan perumahan. Kerjasama BTN meliputi dukungan ICBC dalam pembiayaan infrastruktur dan pembangunan perumahan, pembelian aset kredit pemilikan rumah (KPR) BTN, kredit sindikasi, dan pembiayaan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Shen Xiaoqi, Direktur Utama ICBC Indonesia usai penandatanganan MoU dengan Direktur Utama BTN, Maryono. Total pinjaman mencapai Renminbi (RMB) 5 miliar atau setara dengan Rp 10 triliun dalam jangka waktu tiga tahun.

Tahap awal MoU ini adalah penandatanganan perjanjian kerja sama Fasilitas Pinjaman Bilateral senilai Rp 1 triliun. MoU ini ditujukan untuk mendukung infrastruktur dan pembangunan perumahan di Indonesia. BTN menyatakan bahwa MoU ini akan digunakan untuk memperkuat pendanaan Bank BTN untuk mendukung program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Sementara itu, Maryono menjelaskan bahwa BTN dapat melibatkan berbagai pihak termasuk ICBC Indonesia sebagai mitra dalam memberikan pinjaman bilateral.

“Kami percaya bahwa segmen KPR akan tumbuh secara konsisten karena kebutuhan rumah tidak akan pernah berhenti. Trend terhadap kebutuhan ini akan terus tumbuh,” jelas Jeff S.V. Eman, Direktur ICBC Indonesia. Menurutnya, lewat MoU ini BTN dapat memperkuat posisinya sebagai mortgage bank di Indonesia dan menjadi pendamping pemerintah dalam program rumah untuk rakyat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 240 juta jiwa.

Pemerintah optimis mampu membangun satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka mendukung program prorakyat. Program ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, BTN, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan Real Estat Indonesia (REI).

Menurut Sarana Multigriya Finansial (SMF), kebutuhan perumahan di Indonesia mencapai 15 juta unit. Kebutuhan rumah mencapai sekitar 800 unit rumah per tahun. Sementara itu, menurut BTN, kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia mencapai 13,5 juta unit. REI saat ini membidik pembangunan perumahan sebanyak 230 ribu unit dari program tersebut dan akan dicicil tahun ini sebanyak 130 ribu rumah. Nantinya, pembangunan ini akan disebarkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang (UUD) 1945 menyebutkan bahwa perumahan dan pemukiman adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi pemerintah sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan UU N0 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa penyediaan rumah bagi MBR adalah tugas pemerintah. Ini berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah, tercatat pada Permendagri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB agar mewajibkan pemerintah kabupaten/ kota memberikan keringanan retribusi IMB untuk bangunan hunian bagi MBR.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah siap menyiasati daya beli masyarakat rendah untuk menyukseskan program ini dengan memberikan fasilitas uang muka rendah untuk MBR. “Uang muka yang diminta 1%, bunga 5% ditambah uang tunai Rp 4 juta sebagai bentuk subsidi. Jadi semua bisa beli harusnya,” kata Basuki belum lama ini.

Grace Eldora