• Kamis, 23 November 2017

MK Gelar Uji UU TPPU

MK, money laundering

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kali ini, agenda sidang adalah keterangan ahli/ saksi pemohon yang diajukan oleh R.J. Soehandoyo dengan nomor perkara 90/PUU-XII/2015. Sidang ini terkait dengan penetapan Soehandoyo sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU pada PT. Panca Lomba Makmur, sebuah perusahaan logam mulia di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Dalam perusahaan tersebut telah terjadi penggelapan dana yang dilakukan oleh Direktur dan Manajer Keuangan PT. Panca Logam Makmur. Kedua tersangka saat ini telah menjalani masa hukuman pidana penjara selama tiga tahun. Soehandoyo yang menjabat sebagai komisaris dan pengurus sementara perusahaan, sebelumnya memindahbukukan dana perusahaan yang telah digelapkan direktur dan manajer keuangan terdahulu. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dari rekening manajer keuangan tersebut ke rekening PT. Panca Logam Makmur. Akan tetapi, tindakan Soehandoyo ini justru menjadi dasar penetapan status Soehandoyo sebagai tersangka.

Soehandoyo pada sidang sebelumnya Selasa (18/8) merasa dirugikan karena Penyidik Polda Sulawesi Tenggara dalam penetapan tersangka menggunakan dasar hukum ketentuan tersebut. Sementara Soehandoyo berpendapat bahwa penyidik tidak dapat menetapkan status tersangka TPPU karena perkara awalnya bukan tindak pidana pencucian uang, namun tindak pidana perbankan. Merlina selaku kuasa hukum Soehandoyo meminta kepada MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.

Namun pada sidang lanjutan, Kamis (10/9), Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antarlembaga Agus Hariadi menyatakan bahwa Soehandoyo telah keliru memaknai pasal yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Menurut perwakilan pemerintah tersebut, belum dipastikan akan terjadi kerugian hak konstitusional antara ketentuan a quo dengan permasalahan Soehandoyo. Menurutnya, saat ini Soehandoyo masih dalam proses penyidikan yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana, sehingga status sebagai tersangka merupakan suatu hal yang wajar sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP.

Grace Eldora