• Kamis, 23 November 2017

Kebakaran Hutan-Lahan Hambat Ekonomi

kebakaran, hutan, Sumatera, Kalimantan

Terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah di Sumatera dan Kalimantan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah empat helikopter water bombing dengan pemadaman udara. Saat ini, total helikopter yang telah dikerahkan adalah 17 dari BNPB. Helikopter ini ditempatkan di titik-titik yang masih bisa dijangkau pada beberapa wilayah. Diantaranya adalah tiga heli di Riau, empat ditempatkan di Sumatera Selatan, tiga di Jambi, dua di Kalimantan Barat, tiga di Kalimantan Tengah, satu di Kalimantan Selatan, dan satu di Kalimantan Timur.

Peneliti World Resources Institutes, Andika Putraditama mengatakan bahwa tahun ini titik panas yang muncul telah melebihi rekor tertinggi harian dua tahun sebelumnya. Menurut Andika, tindakan preventif pemerintah saat ini dinilai belum efektif dalam mencegah kebakaran hutan. Selain dari pemadaman udara, hujan buatan juga diperluas dengan menambah satu pesawat CN 295 di Kalimantan Tengah. Sampai saat ini, ada empat pesawat yang dikerahkan BNPB untuk operasi hujan buatan yaitu di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Di lain pihak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memanggil tiga perusahaan berinisial HSL, BST dan GAP terkait dugaan pembakaran hutan dan lahan. Ketiga perusahaan ini berada di Riau dan Kalimatan Tengah. Selain tiga perusahaan yang dipanggil, Kementerian juga merilis inisial 13 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan. Mereka ialah PT FSL, PT HSL, PT NWR, PT CSS, PT AUS, PT HSL, PT GAP, PT SCP, PT MKM, PT T, PT WM, PT WAJ dan PT PSM. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

“Saat ini pemerintah mesti membuktikan di hadapan hukum bahwa perusahaan atau individu yang melakukan aktivitas ilegal membakar lahan akan dihukum. Metode hukuman terbalik bisa efektif, seperti petani kecil atau perusahaan yang lahannya terbakar, harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah ke pemerintah,” ujar Andika.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau telah menghitung nilai kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau. Jumlah yang ada adalah sekitar Rp 20 triliun. Perhitungan tersebut adalah estimasi Kadin akibat bencana asap yang melumpuhkan perekonomian Riau selama hampir sebulan terakhir. Jika pemerintah masih belum dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya risiko perekonomian dan kesehatan yang akan dirasakan, namun akan berdampak pada lebih banyak aspek.

Sementara itu, Badan Metereologi dan Geofisika memperkirakan hujan di Riau dan Jambi baru akan turun pada bulan depan. Sebelumnya, pada 2013 dan BNPD pernah mengirimkan sebanyak 1.800 personel TNI dan Polri dan pada 2014 BNPB mengirimkan sebanyak 2.725 personel TNI-Polri untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Grace Eldora