• Kamis, 23 November 2017

Basis Teknologi, Bukan Birokrasi

benchmark, Indonesia, Menkominfo, Menristek Dikti, MenPANRB, Mendagri

Membangun pemerintahan dengan penerapan sesuai dengan perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yudi Chrisnandi menyatakan, kementerian PANRB akan memastikan pemutihan struktur organisasi dalam pemerintahan sehingga bebas dari praktik korupsi. Dalam hal ini, ia menyatakan, sebanyak ratusan jabatan digantikan dan menurutnya struktur yang ada saat ini sudah 100 persen bersih dari praktik-praktik korupsi.

Selain itu, Yudi juga menyatakan bahwa pemerintah akan memastikan tata kelola yang baik dengan fungsi-fungsi tugas yang jelas sehingga penataan kelembagaan ini tidak hanya di pusat, tetapi secara menyeluruh. Dengan adanya penerapan teknologi, anggaran pemerintahan juga akan berkurang. “Kita ini boros anggaran, boros organisasi,” cetusnya. Saat ini, menurut Yudi, pemerintah Indonesia sedang berencana untuk melakukan benchmarking ke negara-negara terbaik dalam pelaksanaan e-government menurut PBB, yakni Korea Selatan di posisi pertama dan Singapura di posisi ketiga terbaik.

Pernyataan ini disampaikan Yudi dalam Dialog Nasional Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul “Meraih e-Nawacita dengan Pelayanan Publik Elektronik yang Inovatif dan Bermutu untuk Pemerintahan dan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kedeputian Teknologi Informatika, Energi, dan Material bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dialog nasional ini diselenggarakan dalam lingkup Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam dialog ini, hadir pula Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah perlu mempercepat proses pembangunan dengan teknologi inovatif. Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merupaya untuk mengedepankan kebijakan yang inovatif dan pro rakyat seperti pelayanan gratis. Mengenai perampingan struktur organisasi dalam pemerintahan, Tjahjo menyatakan hal yang sejalan. “Sebelumnya kami telah mengembalikan 139 Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Non Undang-Undang Dasar 1945,” terangnya. Ini berarti pemerintahan daerah dan pusat masih belum sinergis.

Tjahjo mengistilahkan hal ini sebagai egoisme sektoral yang masih berkembang di Indonesia. Sementara pemerintah daerah makin memperkuat kewenangannya, di tingkat pusat sudah mulai terjadi perombakan struktural yang bukan lagi berdasarkan birokrasi, namun mempercepat output dalam pelayanan publik. “Jumlah lembaga non struktural berjumlah sekitar 200 lembaga dan 80 persen dibuat berdasarkan Undang-Undang. Karena itu ada kesulitan dalam merampingkan struktur ogranisasi; sulit merampingkan kelembagaan. Maka sekarang bukan lagi berbasis struktural, tetapi berbasis kemudahan kepada masyarakat. Caranya adalah memperkecil birokrasi dengan elektronik,” jelasnya. Dengan Perampingan struktur pemerintahan, otomatis risiko birokrasi akan berkurang sehingga program pemerintah akan lebih efektif dan efisien.

Tema ini sesuai dengan RPJMN ke-3 tahun 2015-2019, yakni pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai sembilan cita-cita pembangunan atau Nawacita. Fokus dialog ini adalah pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan demokratis. Selain itu, fokusnya adalah membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dua hal ini merupakan Nawacita ke-2 dan ke-3 terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di mana basis data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemendagri wajib dimanfaatkan untuk basis layanan publik dan pengembangan demokrasi.

Grace Eldora