• Kamis, 23 November 2017

Déjà Vu Perjanjian IMF dan Yunani

IMF, perjanjian, Troika, Yunani

International Monetary Fund (IMF) mengajukan sistem Perjanjian Troika pada Yunani yang mirip dengan sistem yang diterapkan IMF di Indonesia pada krisis moneter 1998. Sebagian isi Perjanjian Troika mencakup unsur pajak, pembelajaan, dan keseimbangan antara kedua unsur tersebut. Program bantuan ini disebut dengan The Third Memorandum, yang bagi beberapa pihak dianggap tidak masuk akal untuk Yunani dan juga untuk krediturnya.

Sebagian perjanjian tersebut berefek kecil atau besar, sebagian berakibat baik atau buruk, dan bahkan sebagian isi perjanjian tidak relevan dengan kondisi saat ini. Hal yang sama terjadi pula pada Indonesia ketika mengalami krisis moneter pada 1998 di bawah kepemimpinan mantan presiden Soeharto. Saat itu negara-negara di Asia Timur yang bekerja sama dengan program bantuan IMF mengalami efek kerusakan ketika negara-negara tersebut berada di tengah kondisi perjanjian.

Indonesia sebagai negara yang bekerja sama dengan IMF pada 1998 mengalami kerusakan besar di bidang perbankan. Michel Camdessus bertugas sebagai Managing Director IMF saat itu, berdampingan dengan mantan presiden Soeharto. Dampak perjanjian yang tidak menguntungkan ini terjadi juga pada kasus sebelum dan setelah krisis Asia Timur, krisis Afrika, dan krisis Amerika Latin; termasuk yang baru-baru ini terjadi di Argentina. Program yang ditawarkan IMF berujung pada kegagalan yang disebabkan resesi yang berujung depresi ekonomi.

Selain itu, perjanjian IMF yang normal biasanya akan memberi peringatan kemungkinan naiknya pajak. Namun pada kasus Yunani kali ini, Perjanjian Troika menekankan tarif pajak yang tinggi. Juga menerapkan tarif pajak yang tinggi pada bisnis kecil dan menengah. Pemerintah Yunani disadarkan pentingnya pendapatan negara lewat pajak, namun hal ini juga dapat berujung pada risiko finansial yakni jatuhnya bidang ekonomi negara tersebut.

Bisnis kecil dan menengah diharuskan membayar pajak di awal tahun, bahkan sebelum memulai aktivitas bisnisnya. Pada kondisi Yunani saat ini, penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mematikan bisnis kecil masyarakat Yunani dan berakibat pada relasi pemerintah Yunani dengan Troika. Troika mencakup IMF, European Central Bank, dan European Comission.

Yunani dianggap membutuhkan reformasi struktural yang juga terjadi di Indonesia pada krisis ekonomi 1998. Lebih dari itu, penting ditilik juga perdebatan antara ideologi dan kekuasaan. Pakar ekonomi melihat hal yang sama terjadi sebelumnya pada kasus Indonesia. Reformasi politik saja tidak cukup karena banyak pihak yang menempatkan diri sebagai pengambil keuntungan lewat Perjanjian Troika.

Grace Eldora